Pelantikan Komisioner KPU dan Panwaslu
Palembang, lpmlimas.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fisip Unsri resmi melantik komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) untuk Pemilihan Raya Mahasiswa (PEMIRA) 2026 pada Sabtu (22/11). Tahun ini, pelantikan digelar secara terbuka dengan melibatkan seluruh organisasi mahasiswa di FISIP Unsri.
Ketua Umum DPM KM FISIP Unsri, Melda Marzalena, menyampaikan bahwa secara teknis Pemira 2026 tidak mengalami perubahan signifikan. Perbedaan terletak pada timeline, mekanisme pembentukan pelaksana, serta pelantikan komisioner yang terbuka di tahun ini dengan melibatkan ormawa di FISIP Unsri.
“Kalau tahun sebelum itu pelantikannya mungkin tertutup antara DPM dan Komisioner KPU PANWASLU. Tahun ini kami melibatkan baik itu dari teman-teman HMJ, BO dan teman-teman Ormawa lainnya,” ujarnya pada Sabtu (22/11).
Dokumentasi bersama ormawa pada pelantikan komisioner tahun 2026 (Sabtu, 22/11).
Sumber: Tim Pubdok DPM KM Fisip Unsri.
Melda juga menegaskan bahwa landasan hukum Pemira tetap berpedoman pada PERFA (Peraturan Fakultas) tahun 2023 dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum).
“Secara dasar hukum juga kami masih tetap menggunakan PERFA 2023 dan didampingi dengan PKPU yang sebelumnya kami jelaskan. Jadi tidak ada perubahan signifikan dari teknis maupun birokrasi,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan oleh Azzahra Ramadhani selaku Ketua KPU 2026, ia menyampaikan bahwa aturan yang ada pada Pemira tahun 2026 akan berpedoman pada Perfa 2023.
“Karena kayak kalau misalnya aku ngebuat peraturan tapi gak sesuai Perfa itu, mungkin itu konsekuensinya gede banget. Jadi aku sebisa mungkin bener-bener harus cari aman banget. Jadi kayak harus sesuai sama PERFA sih,” ujarnya.
Salah satu fokus penyelenggaraan Pemira 2026 adalah menghindari kembali munculnya fenomena kotak kosong seperti pada 2025. Ketua Panwaslu 2026, Daffa Qeenan Habibie, menilai rendahnya jumlah kandidat tahun lalu menjadi evaluasi serius.
“Nah tahun ini sih harapannya gimana cara aku untuk bisa meningkatkan kontestasi itu hidup kembali adalah dengan cara menjual sih sebenarnya tentang apa yang bisa kita dapat ketika bisa menjadi ketua BEM. Jadi orang-orang itu juga semangat untuk ikut berkontestasi dan tidak menyerahkan kotak kosong itu dan mematikan demokrasi di kampus sih sebenarnya,” ujarnya.
Harapan terhadap penyelenggaraan Pemira 2026 tidak hanya datang dari KPU dan Panwaslu. Wakil Gubernur Mahasiswa BEM KM FISIP Unsri, Calista Paskalia Tri Asti, mendorong agar komisioner bekerja dengan transparan dan netral.
“Pemira nanti yang pertama itu bakal adanya transparansi, lalu juga ada keadilan tidak berpihak kepada pihak manapun, tidak ada namanya mengutamakan kepentingan-kepentingan antar golongan maupun kelompok-kelompok tertentu lalu kita harus itu tadi jujur,” ungkapnya.
Dengan pelantikan terbuka dan komitmen peningkatan integritas, Pemira 2026 diharapkan berjalan lebih demokratis, LUBER–JURDIL, serta mampu mendorong partisipasi calon kandidat demi menghindari kembalinya kotak kosong.
Reporter: Muhammad Raffi, Masayu Mesyah
Penulis: Zalfa Azzahra, Muhammad Raffi
Editor: Vina Alfina Dziro
