Suasana kegiatan panggung rakyat. Foto/M. Budi Pratama
Indralaya, lpmlimas.com – Berangkat dari kegelisahan atas minimnya pemanfaatan ruang publik di lingkungan kampus, pada Kamis (15/01), sekelompok pemuda menginisiasi gerakan akar rumput bernama Tarian Rakyat. Gerakan ini hadir untuk mengubah “ruang kosong” di kawasan Landmark dan Di bawah Pohon Rindang (DPR) Universitas Sriwijaya sebagai pusat diskusi intelektual serta wadah untuk menyuarakan hak-hak masyarakat sipil yang kerap terabaikan.
Ide ini bermula dari diskusi santai di area DPR UNSRI. Salah satu perwakilan Tarian Rakyat menyampaikan bahwa kegiatan ini dimulai secara sederhana melalui lapak baca. “Kami menginisiasi lapak baca secara perlahan. Tarian Rakyat ini sebenarnya baru seumur jagung, baru berjalan lima minggu,” ujarnya.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 40 orang itu berlangsung terbuka. Menjelang sore, kegiatan semakin ramai dengan kehadiran sejumlah Koordinator Bidang dan Kepala Departemen dari berbagai fakultas, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNSRI.
Momentum kegiatan tersebut bertepatan dengan peringatan 19 tahun Aksi Kamisan. Salah satu peserta menyampaikan apresiasi atas konsistensi gerakan kolektif ini dalam merawat ingatan publik terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
“Kita merawat ingatan terhadap berbagai aksi pelanggaran HAM oleh negara yang belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Terlebih baru-baru ini kita mendapat berita tidak mengenakkan mengenai pengangkatan gelar pahlawan pada Soeharto, yang sebenarnya memiliki dosa besar terhadap banyak aktivis,” tuturnya. Ia berharap gerakan ini tidak sekadar menjadi seremonial belaka, melainkan ‘napas’ yang terus dijaga setiap minggunya.
Agenda Mimbar (Forum) Bebas menjadi inti kegiatan Tarian Rakyat. Dalam forum tersebut, berbagai isu dibahas secara terbuka, mulai dari sejarah perjuangan Munir dan Marsinah, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, bencana di wilayah Sumatera, hingga dugaan kasus perundungan di lingkungan kampus, termasuk yang diduga menimpa seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK UNSRI.
Peserta lain menilai gerakan seperti Tarian Rakyat menjadi ‘obat’ bagi masyarakat Sumatera Selatan yang dinilai mulai abai terhadap isu hak asasi manusia. “Tarian Rakyat adalah perkumpulan anak muda dan rakyat sipil yang mencoba menyembuhkan ‘penyakit-penyakit’ yang kita rasakan, tapi sering tidak kita sadari. Saya harap teman-teman yang sebelumnya ‘buta’ akan ‘sakitnya’ Indonesia bisa cepat ‘sembuh’ melalui aksi ini,” tuturnya. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran mandiri bagi mahasiswa UNSRI untuk membangun perubahan dari diri sendiri.
Sebagai gerakan akar rumput, Tarian Rakyat menegaskan independensinya dan tidak bernaung di bawah organisasi maupun kepentingan politik tertentu. Mereka berkomitmen untuk terus membuka lapak diskusi setiap hari Kamis di lokasi yang sama.
“Kami benar-benar dari rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, kami akan terus hadir membuka ruang suara bagi masyarakat itu sendiri,” tegas perwakilan gerakan tersebut.
Melalui semangat inklusivitas, Tarian Rakyat mengajak mahasiswa dan masyarakat luas untuk terlibat aktif. Gerakan ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa kembali mengambil peran sebagai ‘tombak’ perjuangan masyarakat sipil dalam menuntut keadilan yang belum tuntas diberikan oleh negara.
Reporter: M. Budi Pratama
Penulis: M. Budi Pratama
Editor: Nabila Dwi Lestari