Sumber: Dokumentasi oleh Tim LPM LIMAS pada Senin (04/05).
Palembang, lpmlimas.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya (Unsri) yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Selatan (SS) turut mengikuti aksi Sumsel Resah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 12 poin tuntutan, yang menyoroti isu pendidikan, kesejahteraan buruh, hingga permasalahan daerah di 17 kabupaten/kota, pada Senin (04/05).
Ketua BEM Unsri, Muhammad Gebri Valensyah, mengungkapkan aspirasi yang menjadi dasar gerakan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menjelaskan bahwa mahasiswa telah menghimpun berbagai keresahan melalui forum terbuka sebelum aksi berlangsung.
“Tentunya untuk dari poin-poin ini, itu sudah dilakukan sebenarnya jauh-jauh hari itu. Ada 2 minggu yang sebelumnya itu kami lakukan mimbar bebas. Yang di mana semua teman-teman itu menyampaikan keresahan yang disampaikan, yang dirasakan teman-teman. Sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan-pertimbangan kami,” ungkap Gebri pada Senin (04/05).
Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsri, Dimas Satrio Widagdo, juga mengatakan bahwa 12 poin tuntutan telah dirumuskan sejak konsolidasi akbar yang digelar sebelumnya di Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Namun, ia mengakui adanya keterlambatan dalam publikasi tuntutan kepada publik.
“Mungkin ada kendala dari media ataupun keterlambatan teknis dari masing-masing universitas sehingga baru bisa menerbitkan poin-poin tuntutan,” ujar Dimas pada Senin (04/05).
Ia menambahkan bahwa BEM FISIP Unsri telah mempublikasikan 12 poin tuntutan pada pukul 20.00 WIB dalam akun Instagram resmi @bemfisipunsri. Sementara, penyebaran informasi telah dilakukan secara internal sebelumnya.
Dimas juga menyebut aksi ini tidak hanya merespons momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga merupakan bentuk penyikapan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Sumatera Selatan.
“Aksi hari ini ialah menanggapi dari beberapa hari yang dilalui kemarin yakni ada hari buruh, hari pendidikan dan juga menyikapi berbagai persoalan yang ada di Sumatera Selatan yang sebelumnya sudah dirangkum,” jelasnya.
Menurut Dimas, tuntutan prioritas mencakup peningkatan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah minimum, pengembalian sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama negara, serta penyelesaian berbagai persoalan daerah seperti kenaikan harga bahan pokok, infrastruktur, tambang ilegal, dan banjir di wilayah Sumatera Selatan.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai titik aksi karena dinilai memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kami menganggap bahwasanya DPRD Provinsi Sumatera Selatan selaku pembuat regulasi dan juga pengawas dari berjalannya lembaga eksekutif, yah, atau pemerintah Itu sistemnya top to bottom lah. Jadi ketika DPRD mendapatkan laporan, mungkin DPRD bisa menyampaikan kepada para kepala daerah yang ada di 17 kabupaten dan kota ataupun kepada para penyangga teknis seperti dinas-dinas yang terkait,” tambahnya.
Dimas juga mengakui penyebaran kajian yang menjadi dasar tuntutan belum dilakukan secara maksimal, sehingga sebagian massa aksi baru mengetahui poin-poin tuntutan pada Minggu (03/05) malam.
Menurutnya, hal tersebut menjadi evaluasi agar hasil kajian dapat disampaikan secara lebih luas kepada massa aksi ke depannya.
“Kami mengakui masih belum termasifkannya kajian yang telah dibuat tadi, sehingga adanya miss dari para massa aksi yang mungkin baru mengetahui keberadaan poin-poin tuntutan itu tadi malam,” ungkapnya.
Terkait tindak lanjut, Dimas menyebutkan rencana audiensi belum dapat dipastikan karena aksi yang dilakukan bersifat kolektif.
“Untuk audiensi, saya belum bisa memastikan karena aksi ini bersifat kolektif,” ujarnya.
Reporter: Masayu Mesyah, Nayla Tasniem Putri Akbar, Zahra Nur Safitri
Penulis: Moulyza Cundasorina, Feggy Putri Ramadhani
Editor: Masayu Mesyah
Dokumentasi: Abya Zafirah, M. Rivano Atalla, M. Reza Pahlevi, Muizza Asyifa
