Indralaya, lpmlimas.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Ogan Ilir (DPC GMNI OI) menggelar Mimbar Bebas bertajuk “Refleksi Kemerdekaan1708: Apakah Kita Sudah Benar Benar Merdeka?” di kawasan Landmark luar Universitas Sriwijaya (Unsri), Indralaya. Kegiatan ini diikuti oleh kader GMNI, mahasiswa dari berbagai fakultas, serta masyarakat umum yang berada di sekitar Landmark Unsri. Acara digagas atas usulan para kader GMNI menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai ruang untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Refleksi tersebut disampaikan melalui rangkaian Diskusi, Mimbar Bebas berupa retorika, argumentasi, dan pembacaan puisi, hingga ditutup dengan Aksi Simbolik yang berlangsung pada Minggu (16/08).
Ketua DPC GMNI Ogan Ilir, Galih Hardiansyah, mengatakan bahwa ide penyelenggaraan Mimbar Bebas ini muncul dari keresahan sesama kader terhadap berbagai persoalan yang belum tuntas.
“Kemarin dari kawan-kawan meminta untuk terselenggaranya Mimbar Bebas ini, untuk merefleksikan apakah kita telah merdeka sepenuhnya, atau bagaimana kondisi isu-isu nasional dan juga lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu yang diangkat cukup beragam, mulai dari kebakaran hutan di tingkat lokal, dugaan korupsi di sejumlah lembaga, hingga persoalan krisis ekonomi dan lapangan pekerjaan.
Galih menjelaskan, Mimbar Bebas ini bukan merupakan aksi tunggal, melainkan bagian dari proses advokasi yang telah dijalankan GMNI Ogan Ilir sebelum acara berlangsung, termasuk pendampingan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan.
Ia menyebut, hasil refleksi sore itu akan dipublikasikan melalui akun Instagram resmi DPC GMNI Ogan Ilir, disusul dengan rangkaian diskusi lanjutan mengenai pencerdasan marhaenis, isu kelompok LGBT dalam konteks kemerdekaan, hak asasi manusia, hingga diskusi internal tentang nasionalisme di tubuh organisasi.
“Harapan saya, tentunya sebagai Ketua Cabang GMNI, adalah terbangunnya jiwa nasionalisme di kawan-kawan, baik pada mahasiswa maupun masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Galih menegaskan bahwa makna merdeka yang ingin diangkat dalam forum ini bukan sekadar merdeka dari penjajahan, melainkan juga merdeka dalam cara berpikir. Ia menilai masyarakat saat ini masih rentan “dijajah” lewat berbagai cara, mulai dari algoritma media sosial, sistem pendidikan, dunia kerja, sampai sektor kesehatan, sehingga sulit keluar dari pola pikir yang menghambat kemajuan bangsa. “Itu semua dibentuk supaya kita tetap menjadi negara yang tidak maju,” ungkapnya pada saat wawancara.
Ketua GMNI Komisariat FISIP Unsri, Muhammad Adib Saputra, menilai kemerdekaan Indonesia hingga kini baru terwujud secara administratif dan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Indonesia itu belum sepenuhnya merdeka. Sudah merdeka secara tertulis, tapi tidak sama sekali merdeka untuk rakyat-rakyatnya,” katanya.
Ia menyampaikan hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai mahasiswa dari daerah yang menurutnya masih tertinggal, baik dari sisi pembangunan, pendidikan, maupun pendapatan daerah, dan menegaskan kondisi itu bukan kesalahan rakyat, melainkan tanggung jawab pemangku kebijakan yang dinilai belum menjalankan amanah dengan baik.
Adib berharap, forum semacam ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan keresahan yang selama ini dipendam, sekaligus memicu efek berantai di tengah masyarakat luas.
“Ketika satu orang hari ini menggaungkan Indonesia belum merdeka sepenuhnya, harapan kami sepuluh hari ke depan sudah sepuluh orang menggaungkan hal tersebut,” tuturnya.
Kehadiran berbagai unsur dalam kegiatan ini, tambahnya, menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan akar rumput yang diharapkan dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat, baik di daerah Sumatra Selatan maupun Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Mahasiswa FISIP Unsri, Dimas Satrio Widagdo, yang tergabung dalam GMNI Ogan Ilir, menyoroti ruang kebebasan berpendapat mahasiswa yang menurutnya masih jauh dari ideal.
Ia menyinggung sejumlah kasus di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, ketika mahasiswa yang berdiskusi maupun menyampaikan kritik justru berhadapan dengan kriminalisasi. “Banyak sekali yang masih menjadi tahanan politik ketika mereka aksi, ada yang memang dikriminalisasi, ada yang cuma nge-share, ada yang cuma menyampaikan kritik di media, tetapi banyak temen-temen kita yang sampai hari ini masih ditahan dengan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang tidak jelas,” paparnya.
Ia juga menyoroti pernyataan yang menyudutkan pers sebagai pengkhianat bangsa, padahal pers merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan.
Dimas menambahkan, perayaan 17 Agustus yang berlangsung seremonial setiap tahun dinilai belum sejalan dengan konsep kedaulatan dan kesejahteraan yang menjadi esensi kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak anak-anak yang kesulitan mengenyam pendidikan, serta mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), sebagai bukti kesejahteraan belum merata.
“Menurut saya itu masih sangat jauh dari makna kemerdekaan itu sendiri,” imbuhnya. Ia berharap mahasiswa terus aktif mengkritik pemerintah sekaligus membenahi diri sendiri untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang mencerminkan makna merdeka yang sesungguhnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri M. Indra Pratama, Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri. Indra menilai bentuk ketidakmerdekaan yang paling nyata dirasakan mahasiswa saat ini adalah ruang gerak yang kian dibatasi, mencontohkan sejumlah kegiatan mahasiswa seperti nonton bareng yang di beberapa daerah dilarang dengan dalih menjaga kondusivitas.
“Merdeka setidak-tidaknya adalah bebas menyampaikan pendapat, bebas menyampaikan orientasi bagi negaranya,” tekannya. Ia menegaskan tidak sedang menuding Unsri secara khusus, melainkan menyoroti fenomena serupa di berbagai daerah.
Soal pekerjaan rumah bagi pemerintah, Indra menyebut tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat hingga kini dinilai belum tercapai. Sebagai solusi, ia mendorong pelibatan lebih banyak akademisi dan teknokrat dalam pengambilan kebijakan, ketimbang mengandalkan loyalis politik. “Ayo gunakan orang-orang akademis, jangan gunakan orang-orang loyalis,” katanya.
Penegakan hukum, tambahnya, perlu diselaraskan dengan teori yang teruji, agar kekuasaan tetap berada dalam batas negara hukum, bukan sebaliknya menjadi negara kekuasaan.
Indra menuturkan, Mimbar Bebas bertujuan menjadi ruang untuk menyuarakan pendapat dan membuat pihak lain mendengar, meski dampaknya tidak selalu terlihat langsung. Hasil dari kegiatan ini, menurutnya, terletak pada tumbuhnya keberanian setiap kader untuk menyampaikan pemikiran, sementara langkah konkret diwujudkan lewat aksi advokasi seperti penanganan kasus keracunan warga Indralaya, ketika GMNI Ogan Ilir mengadvokasi langsung ke Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah setempat hingga perbaikan dilakukan.
Berdasarkan rundown acara, Mimbar Bebas dibuka pukul 16.47 WIB dengan sambutan Adib, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars GMNI, dan Mars Mahasiswa. Pukul 17.00 WIB, Diskusi dipantik oleh Muhammad Hadid dan Muhammad Marfal Setiawan, sebelum memasuki agenda inti yaitu Mimbar Bebas berupa retorika, argumentasi, dan pembacaan puisi, lalu ditutup dengan orasi.
Selepas Magrib, tepatnya pukul 18.20 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan Aksi Simbolik penyalaan lilin sebagai simbol refleksi dan harapan terhadap bangsa. Peserta berdiri melingkari lilin yang menyala, sementara salah satu anggota GMNI menyampaikan orasi sambil membawa lambang Garuda Pancasila di dada. Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama sekitar pukul 19.00 WIB.
Reporter: Moulyza Cundasorina, Rahmah, M. Budi Pratama
Penulis: Henni Afta Negara
Editor: Moulyza Cundasorina
Foto: Rahmah, Henni Afta Negara, Moulyza Cundasorin
